Implementasi E-Government dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah di Indonesia: Kajian Multidimensional

Soleh Hadisutisna

doi:10.31943/aspirasi.v16i1.159

Authors

Soleh Hadisutisna Universitas Wiralodra

DOI:

https://doi.org/10.31943/aspirasi.v16i1.159

Keywords:

e-government, e-governance, akuntabilitas, transparansi, pemerintahan daerah, SPBE, technology adoption gap

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis implementasi e-government di pemerintahan daerah Indonesia serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan terhadap sembilan sumber ilmiah terbaru (2014–2026) serta regulasi nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun publikasi informasi publik meningkat sekitar 35 persen dalam tiga tahun terakhir dan sejumlah daerah seperti Surabaya dan DKI Jakarta telah berhasil mencapai transformasi digital yang signifikan, sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada tahap interaksi dan belum mencapai integrasi layanan secara menyeluruh. Kesenjangan implementasi antara pemerintah pusat dan kabupaten sangat nyata, dengan indeks implementasi kabupaten (3,2) jauh di bawah pemerintah pusat (4,5). Hambatan bersifat multidimensional, meliputi kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, fragmentasi sistem, resistensi birokrasi, dan technology adoption gap. Keberhasilan e-government memerlukan integrasi yang sinergis antara teknologi, regulasi yang komprehensif, kapasitas SDM, dan komitmen kepemimpinan yang kuat.

References

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Survei Pengguna Internet Indonesia 2023. Jakarta: APJII.

Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2022). Laporan Tahunan Badan Kepegawaian Negara 2022. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160.

Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemerintahan Modern. Jurnal Rechtsvinding, 3(3), 417–437.

Heeks, R. (2003). Most e-Government-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced? Manchester: IDPM.

Hutabarat, T. S. (2023). Implementasi E-Government dalam Peningkatan Akuntabilitas Penghapusan Aset Daerah di Kabupaten Ketapang [Skripsi]. Asdaf Kabupaten Ketapang, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Publisher.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta: Sekretariat Negara.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika untuk Kehidupan Bangsa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Laporan Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pemerintah Tahun 2022. Jakarta: Kemenpan-RB.

Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46(2), 170–181.

Mappisabbi, F., Haris, A., & Zuhri, W. (2024). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 1–20.

Mulyadi, D., & Rosilawati. (2025). Melacak Penerapan E-Government dalam Memperkuat Aspek Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Journal of the Research Center for Digital Democracy, 1(1), 39–47.

Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan dan Praktik Administrasi, XI(3).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 15(1), 1–9.

Putri, A. M. (2026). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik: Studi pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Tata Kelola, 1(1), 1–8.

Schedler, A. (1999). Conceptualizing Accountability. In A. Schedler, L. Diamond, & M. Plattner (Eds.), The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies (pp. 13–28). London: Lynne Rienner.

Shabihah, S. A., Ryanindityo, M., & Nurkumalawati, I. (2025). Peran E-Governance sebagai Instrumen Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan di Indonesia. JAID (Journal of Administration and International Development), 5(1), 45–54. DOI: https://10.52617/jaid.v5i1.731

Simanjuntak, J. H., Sari, N., & Saadah, M. A. (2025). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi. Jurnal Riset Manajemen, 3(4), 16–28. DOI: https://doi.org/10.54066/jurma.v3i4.3630

Singal, M. R. (2025). Implementasi Kebijakan E-Government untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 8–14.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP.

Wahyuzan, A. P., Purba, D. E., Azzahra, M. R., & Nasirwan. (2023). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern: Kajian Literatur di Kota Medan. JAFTA (Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Maranatha), 5(2), 36–51.

World Bank. (2001). A Definition of E-Government. Diakses dari https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government.