ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DI KABUATEN INDRAMAYU

Authors

  • Muhamad Sam’un Universitas Singaperbangsa, Karawang
  • Ismanudin Ismanudin Universitas Wiralodra, Indramayu
  • Wiji Febriyani Rizkiyah Universitas Wiralodra, Indramayu

DOI:

https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i01.123

Keywords:

kebijakan, manajemen, pelabuhan perikanan, wilayah pesisir, analisis swot

Abstract

Kebijakan pengelolaan wilayah pantai dan pesisir di Kabupaten Indramayu telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Perikanan dan Kelautan (RIPPK) 2013-2032 seiring dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan daerah dan keputusan Bupati Indramayu. Permasalahannya bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya efektif, diantaranya terlihat dari belum optimalnya produksi ikan, peningkatan PAD dari retribusi TPI, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat dan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan tahun 2020.  Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 7 (tujuh) strategi yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Dinas/Badan/Lembaga terkait  maupun pihak lainnya dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu. Meskipun demikian diperlukan penajaman untuk menghasilkan strategi implementasi pengelolaan pelabuhan perikanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai kearifan lokal di daerah.

References

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, (2019). Kabupaten Indramayu Dalam Angka.

Dahuri, R. (2001). Indonesia Poros Maritim Dunia Pilihan Kebijakan Sangat Tepat. Universitas Sebelas Maret: Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia

LAN dan BPKP, (2001). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI).

Rangkuti, Freddy. (2014). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor 523/Kep.24-Diskanla/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 523.1.05/Kep.53.A-Diskanla/2013 tentang Penetapan Kawasan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan di Kabupaten Indramayu.

Downloads

Published

2024-02-27