Jurnal Aspirasi

UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)

2024-08-21T02:29:56+00:00

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang locusnya di Kecamatan Indramayu. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Indramayu yaitu dengan menyediakan 7 lokasi tempat baru yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pedagang kaki lima yang bertempat di sport center, pasar mambo dan kuliner cimanuk.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Pada Program Pe-Ri Kabupaten Indramayu)

2024-08-21T01:37:54+00:00

Kabupaten Indramayu menjadi daerah penyumbang terbanyak pekerja buruh migran di Indonesia, banyak tenaga kerja migran asal Kabupaten Indramayu mendapatkan perlakuan yang kurang layak dan diantaranya terjerat beberapa kasussehingga terancam hukuman. Dibalik proses maraknya masyarakat Indramayu menjadi pekerja buruh migran menunjukkan keadaan negara dan daerah tidak mampumenyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya . Situasi ini menjadi salah satu faktor pendorong perpindahan tenaga kerja ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran di Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan , yakni kualitatif. Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara akan digunakan sebagai alat dalam riset kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran indonesia belum cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran di Kabupaten Indramayu.

PERAN FORUM KESERASIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN WARGA

2024-08-23T07:25:59+00:00

Abstrak

Peran forum keserasian sosial dalam membangun keharmonisan warga merupakan kajian bersifat deskriptif bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program keserasian sosial di masyarakat dalam bentuk forum. Program tersebut diinisiasi oleh Kementerian Sosial yang diperuntukkan terhadap daerah yang mempunyai kerawanan dan berpotensi terhadap terjadinya konflik yang ditandai dengan pembangunan berwujud bangunan fisik sebagai bentuk kerukunan masyarakat setempat. Melalui forum keserasian sosial diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakatnya hidup dalam suasana aman, nyaman, dan harmonis. Lokasi kajian di Desa Deyangan, Mertoyudan, Magelang sebagai salah satu wilayah sering terjadi konflik pada saat pemilihan kepada desa, dan pembagian air irigasi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan lapangan, dan didukung dokumen yang berkait selanjutnya dilaksanakan analisis secara kualitatif. Kesimpulan Forum Keserasian Sosial Klodran Makmur, Desa Deyangan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Kemanfaatannya terutama dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat setempat. Konflik yang tertangani menjadikan kehidupan kemasyarakatan guyup rukun dalam suasana yang damai dan harmonis. Rekomendasi keberadaan forum diharapkan ada pendampingan, monitor dan diberikan evaluasi dalam upaya meminimalisir dan mencegah terjadinya potensi konflik di masyarakat dengan mendayagunakan kearifan dan budaya lokal serta menjalin kemitraan yang mendukung eksistensi forum keserasian sosial. Hal ini untuk memberikan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan harmonis.

Kata Kunci: Peran Forum, Keserasian Sosial, Keharmonisan Warga

STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

2024-08-23T12:00:55+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memformulasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan tersebut, dan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Pengelolaan Sampah.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif, untuk menggambarkan dan menguraikan efektifitas formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu, yang dimulai dengan menganalisa: peraturan perundangan, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi mengenai persampahan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah termasuk tantangan yang dimiliki dalam pengelolaan sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Indramayu dengan membuat peraturan daerah dan peraturan bupati merupakan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah, karena pengelolaan sampah perlu diatur khusus dengan tegas dan jelas. Terdapat banyak tantangan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah, antara lain kesulitan memperoleh data akurat. Disamping itu, perlunya pembentukan satu kelembagaan khusus yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani pengelolaan sampah sangat penting dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah, lembaga tersebut bisa berbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Namun demikian, usaha-usaha pengurangan timbulan sampah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tetaplah penting dan prioritas.

PEMENANGAN PASANGAN CALON (PASLON) NOMOR URUT 2 PRABOWO- GIBRAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024

2024-08-23T14:28:25+00:00

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokkrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persepsi publik terhadap kampanye politik dalam konteks digital, terutama dalam Pilpres 2024 di Indonesia. Namun, tidak hanya sekedar sebagai alat untuk menyampaikan pesan, media sosial juga memberikan kesempatan bagi kandidat untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pemilih. Persepsi Publik dan Media Sosial dalam Kampanye Digital Pilpres 2024, upaya Prabowo dan timnya untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dapat memberikan dampak positif dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat dengan memanfaatkan platform-platform ini secara efektif. Prabowo Subianto memprioritaskan pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan pendidikan, dan penguatan pertahanan negara. Dalam kampanyenya, Prabowo menegaskan pentingnya membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum paslon 1 dan 3 membawa ratusan berkas ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum mendaftarkan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu. Gugatan sengketa hasil Pilpres itu terdaftar dengan nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Prof Yusril Ihza Mahendra - didampingi beberapa pengacara seperti Otto Hasibuan, OC Kaligis, Hotman Paris Hutapea, dan puluhan advokat lainnya secara resmi mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait setelah teregistrasinya dua perkara sengketa hasil PHPU Presiden yang diajukan dua pasangan calon (paslon) 01 dan 03 yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud beberapa hari sebelumnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya tercatat sebagai pihak pemenang dalam sejarah sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Dari empat pilpres yang ia ikuti sebagai pasangan calon pada 2009, 2014, 2019, dan 2024, Prabowo pernah tiga kali jadi pemohon yang selalu kalah. Kini, Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 membuat Prabowo menang telak dengan menolak permohonan yang diajukan lawan-lawannya untuk seluruhnya.

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

2024-08-24T03:51:07+00:00

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu sebagai satu-satunya organisasi yang bertugas untuk mengawasi dan mengantsipasi akan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui proses pengawasan yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Teori yang digunakan konsep pengawasan Joko Widodo (2016 : 94). Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Teknik analisi data yang digunakan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu terhadap kegiatan industri kerupuk di Desa Kenanga Kecamatan Sindang belum optimal dikarenakan jumlah dari petugas pengawasan yang kurang memadai serta alat prasarana yang belum mendukung sehingga menghambat proses pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu perlunya tambahan jumlah petugas pengawas di bagian PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) serta, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi terjalannya proses pengawasan yang lebih efektif dan bekerjasama dengan perusahaan atau para pelaku usaha agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan dilakukan pada jangka waktunya agar dapat dipantau perubahan kadar udara di setiap periodenya.