ASPIRASI

PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU

Melati Samudra Rindu, Luthfi Faisal Natsir, Ikke Puspitasari, Liya Amaliya — Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0000

Salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menjalankan pelayanan yang berkualitas maka pemerintah telah hadir ditengah-tengah masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yaitu administrasi kependudukan yang menjadi ranah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai perangkat daerah yang posisinya cukup sentral dikarenakan sering disibukkan dalam memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola pelayanan administrasi publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan bahwa Disdukcapil Kabupaten Indramayu sudah cukup baik dengan memberikan pola pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui digitalisasai dengan nama aplikasi “SI PANDAN AYU BERMARTABAT”, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dimanapun dan kapanpun dengan melalui aplikasi tersebut. Selain menggunakan aplikasi, upaya lain yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Indramayu yaitu melakukan kunjungan ke desa-desa yang cukup jauh secara jarak dengan kantor Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan perihal administrasi kependudukan.

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) (STUDI KASUS DI DESA KARANGSONG KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU)

Mulyati Kartini — Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0000

Kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sudah sejak lama "menghantui" kota-kota besar. Umumnya kawasan permukiman kumuh (slum area) terbentuk karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal. Kabupaten Indramayu telah menjalankan Program KOTAKU salah satunya yaitu di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu hanya memfokuskan pada penanggulangan kumuh bagian infrastruktur. Sedangkan didalam Program KOTAKU penanggulangan kumuh tidak hanya dari aspek Infrastruktur melainkan juga dalam hal ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Kasus Di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana menggambarkan kondisi lapangan yang ada secara objektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu telah melaksanakan Program KOTAKU di Desa Karangsong dengan membuat saluran udicth dan betonisasi jalan dengan memberikan corak warna di jalan untuk lebih indah di lihat.

PERENCANAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI MELALUI PARTISIPATIF MASYARAKAT

Soleh Soleh — Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0000

Alasan-alasan demikian melahirkan beragam pemikiran tentang pendekatan pengembangan program yang lebih partisipatif. Istilah-istilah partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah (bottom up-planning), penyadaran, pendekatan yang berpusat pada petani (farmer centered approach), dan lain-lain, menjadi kosa kata para aktivis pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, walaupun kenyataannya belum mencerminkan arti kata tersebut. Program-program yang ada masih saja tetap diturunkan dari atas (top down approach), direncanakan dari meja kantor, sementara masyarakat diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan fisik dilapangan, sehingga tingkatan partisipasinya masih layak disebut sebagai mobilisasi.

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DI KABUATEN INDRAMAYU

Muhamad Sam’un, Ismanudin Ismanudin, Wiji Febriyani Rizkiyah — Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0000

Kebijakan pengelolaan wilayah pantai dan pesisir di Kabupaten Indramayu telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Perikanan dan Kelautan (RIPPK) 2013-2032 seiring dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan daerah dan keputusan Bupati Indramayu. Permasalahannya bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya efektif, diantaranya terlihat dari belum optimalnya produksi ikan, peningkatan PAD dari retribusi TPI, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat dan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 7 (tujuh) strategi yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Dinas/Badan/Lembaga terkait maupun pihak lainnya dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu. Meskipun demikian diperlukan penajaman untuk menghasilkan strategi implementasi pengelolaan pelabuhan perikanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai kearifan lokal di daerah.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIJINAN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL

Iman Soleh, Ilham Setiawan — Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatarbelakangi pada permasalahan tentang “Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat dalam pelayanan pendaftaran ijin usaha kecil obat tradisional. Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin oprasional dan wewenang dalam memonitor pelaksanaan izin tersebut, Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah memobilisasi dalam pembangunan yaitu dengan menggerakan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan, Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator yaitu pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk proses perijinan melalui administrasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat masih belum optimal karena beberapa faktor diantaranya, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, persyaratan yang masih belum banyak dimengerti, dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pihak pemerintah.

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PABEAN UDIK DALAM PEMBERDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA PABEAN UDIK

Rizki Ilham Juliasnyah, Luthfi Faisal Natsir, Maulana Adi Pangestu — Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0000

ABSTRAK

Pabeanudik adalah sebuah desa di kecamtan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kondisi Desa Pabeanudik terletak di pesisir pantai Laut Jawa, mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini mengulas tentang partisipasi masyarakat Desa Pabean Udik dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pabean Udik. Penelitian ini bertujuan untuk mengekspose kebenaran yang ada di Desa Pabean Udik bahwa rata – rata status matapencaharian masyarakat yang terdaftar di Kartu Tanda Penduduk adalah nelayan, tetapi kenyataannya banyak masyarakat di Desa Pabeanudik yang tidak selalu bekerja sebagai nelayan ada juga yang tidak berprofesi sebagai nelayan tapi berstatus resmi di Kartu Tanda Penduduk sebagai nelayan. Kepala Desa Pabeanudik menilai masyarakat yang bekerja sebagai nelayan masih dikatakan kurang dalam aspek Sumber Daya Manusia, dikarenakan faktor kebudayaan turun – temurun masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan tersebut. Masalah tingkat kurangnya Sumber Daya Manusia masyarakat Desa Pabeanudik sangat berpengaruh bagi anak dan persepsi orang tua mengenai pendidikan anak di Desa Pabean Udik, umumnya hanya tingkat Sekolah Dasar. Dikarenakan pendapatan nelayan yang diperoleh setiap bulannya berbeda tergantung kondisi alam menjadi salah satu penyebab dari tingkat pendidikan para nelayan sangat rendah serta kesadaran terhadap pendidikan anak juga sangat minim. Mereka beranggapan sekolah bukan suatu hal yang menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaaan lebih baik. Umumnya nelayan didukung oleh kehidupan mereka yang konsumtif tidak beriorentasi kemasa depan, hal itu terlihat dalam kehidupan sehari–hari yang boros hanya memikirkan kehidupan sesaat saja. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersumber dari dua arah antara Pemerintah Desa Pabeanudik dan masyarakat Pabeanudik itu sendiri.