PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIJINAN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL

Authors

  • Iman Soleh Universitas Wiralodra, Indramayu
  • Ilham Setiawan Universitas Wiralodra, Indramayu

DOI:

https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i01.119

Keywords:

Peran Pemerintah, Pelayanan Ijin Usaha Kecil Obat

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pada permasalahan tentang “Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat dalam pelayanan pendaftaran ijin usaha kecil obat tradisional. Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin oprasional dan wewenang dalam memonitor pelaksanaan izin tersebut, Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah memobilisasi dalam pembangunan yaitu dengan menggerakan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan, Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator yaitu pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk proses perijinan melalui administrasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat masih belum optimal karena beberapa faktor diantaranya, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, persyaratan yang masih belum banyak dimengerti, dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pihak pemerintah.

References

Basah, Sjachran . 1997. Ilmu negara (pengantar, metode, dan sejarah perkembangan). Bandung : Citra Aditya Bakti

Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah.

Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, DImensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media Yogyakarta.

Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta : Sinar Grafika

Kencana, Inu Syafiie,2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.

-------------------------, 2013. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refka aditama.

Kountur, Ronny. 2004. Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis.

Jakarta: PPM.

Moenir, A.S. 2005. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moh. Nazir. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong, lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nazir, 1998. Metode Deskriptif, Jakarta Penerbit PT. Pustaka Rakyat Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ndraha, Talizidahu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2 . Jakarta: PT Rineka Cipta.

Prins, WF. dan R.Kosim Adisapoetra, 2007. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rasyid, Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Yarsif Watampone.

Ridwan, HR. 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rosmaladewi, Okke. 2018. Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublisher.

Sinambela, Lijan Poltak. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Situmorang, Victor M dan Cormentyna Sitanggang. 1994. Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesanto, Astrid. 1996. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Jakarta: Binacipta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Andrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht, E 1988. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu.

Downloads

Published

2024-02-27