Transformasi Collaborative Governance dalam Tata Kelola Transportasi Perkotaan: Strategi Pengurangan Kemacetan Kota Bandung

Authors

  • Hilda Herdiani Bank DKI
  • Alpiani Herawan Peneliti Ekonomi Pembangunan

DOI:

https://doi.org/10.31943/aspirasi.v16i2.172

Keywords:

collaborative governance;, kemacetan;, tata kelola transportasi;, integrasi kebijakan, Kota Bandung.

Abstract

Kemacetan di Kota Bandung merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan volume kendaraan, tetapi juga dipengaruhi fragmentasi kelembagaan, keterbatasan integrasi kebijakan, dan kompleksitas mobilitas metropolitan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi collaborative governance sebagai pendekatan strategis dalam penguatan tata kelola transportasi untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui kajian teoretis terhadap literatur ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan regulasi yang relevan. Analisis menggunakan perspektif collaborative governance Ansell dan Gash serta konsep integrasi kebijakan transportasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengurangan kemacetan membutuhkan transformasi dari koordinasi yang bersifat sektoral dan prosedural menuju kolaborasi strategis yang mengintegrasikan aktor, kebijakan, sumber daya, informasi, dan tindakan. Dengan demikian, collaborative governance dapat menjadi landasan konseptual bagi terbentuknya tata kelola transportasi yang lebih integratif, adaptif, dan berkelanjutan.

References

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Herdiani, H., & Natsir, L. F. (2025). Analisis strategi pengurangan kemacetan di Kota Bandung (Pendekatan kolaborasi kebijakan transportasi). Aspirasi, 15(2), 66–77. https://doi.org/10.31943/aspirasi.v15i2.139

Hull, A. (2008). Policy integration: What will it take to achieve more sustainable transport solutions in cities? Transport Policy, 15(2), 94–103. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.004

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moore, M., & Hartley, J. (2008). Innovations in governance. Public Management Review, 10(1), 3–20.

Paulsson, A., Sørensen, C. H., & Tullberg, M. (2018). Collaborative governance in public transport: A case study of institutional arrangements and actor interactions. Transport Policy, 63, 36–44.

Wibowo, A. N. F. A. (2020). Collaborative governance dalam implementasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(6), 971–983. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i6.970

Zhang, H., Liu, Q., & Kong, Y. (2021). Smart transportation governance in post-pandemic cities: Challenges and opportunities. Transport Policy, 109, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.07.002

Downloads

Published

2026-08-31

How to Cite

Herdiani, H., & Alpiani Herawan. (2026). Transformasi Collaborative Governance dalam Tata Kelola Transportasi Perkotaan: Strategi Pengurangan Kemacetan Kota Bandung. Aspirasi, 16(2), 72–93. https://doi.org/10.31943/aspirasi.v16i2.172