TELA’AH KRITIS REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA ( Tinjauan dan Analisis Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah)

ibrahim

doi:10.31943/aspirasi.v15i1.130

Authors

ibrahim Universitas Wiralodra

DOI:

https://doi.org/10.31943/aspirasi.v15i1.130

Keywords:

Reformasi Birokrasi, Goverment, Otonomi Daerah, Korupsi

Abstract

Dalam diskursus peluang korupsi di pemerintahan daerah semakin terbuka dengan diterapkannya sistem otonomi daerah melalui sharing of power for governmental kepada daerah selaku local state government. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada daerah, untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing, sehingga tercipta self determination. Pemerintah Daerah sebagai local state government bersama dengan Kementerian dan Lembaga menerima amanat dari Pemerintah untuk melakukan upaya strategis dalam rangka pemberantasan korupsi.

References

Adrian Key. 2006. The Dynamic Of Public Policy. Australia: New Horizons.

Andi Ni’mah Sulfiani. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance.” Jurnal Administrasi Publik, LAN RI Volume XVI:10. doi: 10.52316/jap.v17i1.59.

Bapenas. 2010. Strategi Nasional Dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bradley Sauve, Jesicca Woodley. 2023. “Methos of Preventing Corupption : A Review and Analysisis Of Select Approaches.” Public Safety Canada, Communication 20203-R010:10.

Dindin Supratman. 2018. “BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA.” Administrasi Publik Volume XIV:13.

Denisova-Schmidt, E., Huber, M., & Prytula, Y. (2019). The effects of anti-corruption videos on attitudes toward corruption in a Ukrainian online survey. Eurasian Geography and

Economics, 60(3), 304–332.

Hetifah Sj. Sumarto. 2009. Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif Dan

Partisipatif Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ibrahim, Ibrahim. 2024. Pengantar Kebijakan Publik : Teori, Analisis, Proses Dan Studi Kasus. edited by Setia S Putra. Yogyakarta: K-Media.

Mumford, M. D., Connelly, S., Brown, R. P., Murphy, S. T., Hill, J. H., Antes, A. L., Waples, E. P., & Devenport, L. D. (2008). A sensemaking approach to ethics training for scientists: Preliminary evidence of training effectiveness. Ethics & Behavior, 18(4), 315–339.

Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. Aspirasi, 9(2), 151-155.

Nugroho, Riant. 2008. PUBLIC POLICY. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta.

Sri Suwitri. 2007. “PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA : SEBUAH UPAYA REFORMASI BIROKRASI.” JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK No. 1, Jan:12.

Schram, A. Zheng, J. D., & Zhuravleva, T. (2022). Corruption: A cross-country comparison of contagion and conformism. Journal of Economic Behavior & Organization, 193, 497–518.