UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)
DOI:
https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2.125Keywords:
Implementasi, Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima, StrategiAbstract
Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang locusnya di Kecamatan Indramayu. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Indramayu yaitu dengan menyediakan 7 lokasi tempat baru yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pedagang kaki lima yang bertempat di sport center, pasar mambo dan kuliner cimanuk.
References
Ainayah, D. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sei Sikambing Kota Medan. Universitas Sumatera Utara
Azmi, N., & Meilani, N. L. (2023). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim di Kota Pekanbaru. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(4), 207– 215.
Natsir, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Di Kota Bandung. Aspirasi, 8(2), 24-31.
Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. Aspirasi, 9(2), 151-155.
Natsir, L. (2019). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. ASPIRASI, 10(1), 19-31.
Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. Aspirasi, 9(2), 151-155.
Winarno Budi, (2002), Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Luthfi Faisal Natsir, IIm Nabilah, Khaeriyah Rhadhani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.